Rombongan Komisi VIII DPR Bertolak ke Arab Saudi Tinjau Komponen Biaya Haji 2023

Video Nolantv Terbaru Live January 31, 2023 1:34 am

loading…

JAKARTA – Sejumlah anggota DPR berasal dari Komisi VIII berangkat ke Arab Saudi untuk peninjauan terhadap seluruh komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji 1444H/2023M. Rombongan wakil rakyat ini telah berangkat ke Arab Saudi pada Minggu, 29 Januari 2023.

“Jadi tadi malam rombongan Kita berangkat ke Arab Saudi salah satunya untuk meneliti kembali seluruh komponen biaya,” ungkap Anggota Komisi VIII DPR RI Ibnu Mahmud Bilalludin dalam diskusi publik bertajuk ‘BPIH Berkeadilan Dan Juga Berkelanjutan’ yg digelar di Gedung Serba Guna Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada Hari Senin (30/1/2023).

Ibnu mengatakan, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023 yg diusulkan Menag menjadi 70% Bipih Dan Juga 30% nilai manfaat belum final. Komisi VIII pun berharap supaya biaya tersebut dapat turun serta terjangkau bagi masyarakat.

“Konsen Kita Komisi VIII sebagaimana wakil rakyat ialah angka yg ditentukan mesti terjangkau dari sebagian besar yg telah daftar, tentunya bahwa mereka tidak begitu keberatan. Jangan sampai kemudian jadi tidak mampu untuk melunasinya,” katanya.

Ibnu menyakini jika struktur biaya seperti haji tahun 2022 dengan kuota cuma 50% memang tak adil, tak bagus Dan Juga tak berlanjut. Sebab dalam waktu yg struktur tersebut akan menggerus dana pokok daripada dana jemaah yg dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Memang saya kira sangat berani Kemenag mengusulkan struktur biaya baru 70:30. Saya kira itu cukup adil ya. Cukup challenging. Tetapi memang dalam kondisi seperti Ketika ini perlu studi lebih lanjut atau mesti kita teliti lagi lebih detail,” ujarnya. Baca: Kemenag soal Biaya Haji 2023 Rp69 Juta: Ini Cuma Penawaran

Menurut dia, Komisi VIII memiliki sikap yg sama angka itu mesti turun. Namun, lanjut dia, perlu terdapat diskusi lebih bagus Dan Juga dalam antara Kemenag sebagaimana penyelenggara Dan Juga BPKH sebagaimana pengelola dana haji. Sebab DPR cuma sebagaimana badan pengawas jalannya kebijakan pemerintah.

“Jadi sikap Kita berasal dari komisi VIII ini mesti turun. berasal dari Rp69 juta sampai berapa. Apakah tetap dalam posisi strukturnya 70:30 atau kita nanti terdapat aturan peralihan berasal dari posisi Ketika ini sampai posisi idealnya berapa,” katanya.

“Lalu perbandingannya, 70:30, 60:40 55:45 itu nanti diteliti lebih lanjut. Sehingga dalam aturan peralihan ini semuanya merasa ya fine-fine saja karena memang kondisi ekonomi kita belum pulih secara utuh. Masyarakat kita yg sekarang masih terseok-seok,” ucapnya.

(hab)

Sumber Referensi & Artikel : Berbagai Sumber
Saksikan video selengkapnya :

Berbagi :